CIANJUR, – Dalam organisasi besar, kedekatan antarpemimpin biasanya tumbuh melalui proses panjang, mulai dari kerja bersama hingga kepercayaan yang terbentuk seiring waktu. Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), hubungan Ketua Umum PBNU, KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, dengan Sekretaris Jenderal PBNU, H. Gudfan Arif Ghofur atau Gus Gudfan, menarik untuk dilihat sebagai modal dalam menjalankan khidmah organisasi.
Gus Gudfan dipercaya menjabat Sekjen PBNU masa khidmah 2026-2031. Keduanya memiliki pengalaman berinteraksi dalam lingkungan NU sebelum berada dalam posisi ketua umum dan sekretaris jenderal. Kedekatan mereka juga memiliki dimensi personal, rumah keduanya diketahui bertetangga di Surabaya.
Relasi tersebut memberi ruang komunikasi yang lebih cair, tidak terbatas pada forum resmi organisasi. Namun, dalam organisasi sebesar PBNU, kedekatan personal perlu diarahkan untuk memperkuat profesionalitas, bukan menggantikan mekanisme kelembagaan.
Pengalaman bekerja bersama dapat membangun pemahaman mengenai karakter, pola komunikasi, dan cara menghadapi persoalan. Modal ini penting bagi Gus Kikin dan Gus Gudfan dalam membangun koordinasi di tingkat pusat.
Sebagai Sekjen, Gus Gudfan memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan administrasi, komunikasi organisasi, serta pelaksanaan keputusan kelembagaan. Sementara itu, Gus Kikin mengemban mandat kepemimpinan PBNU. Perbedaan tanggung jawab tersebut menuntut pembagian kerja yang jelas dan komunikasi yang efektif.
Pengalaman sebagai partner lama dapat membantu keduanya menyelaraskan ritme kerja. Namun, keselarasan tidak berarti harus selalu memiliki pandangan yang sama. Perbedaan pendapat tetap diperlukan, agar keputusan organisasi lahir melalui pertimbangan yang matang.
Kemudian kedekatan geografis, memungkinkan interaksi berlangsung di luar ruang formal. Meski demikian, hubungan personal tidak serta-merta menjamin kesamaan pandangan maupun efektivitas kepemimpinan.
PBNU memiliki struktur luas yang melibatkan ulama, akademisi, profesional, aktivis, kader muda, pengurus wilayah, badan otonom, dan berbagai elemen masyarakat. Kompleksitas ini membutuhkan tata kelola yang menjamin keterbukaan, pembagian kewenangan, serta akuntabilitas.
Karena itu, kedekatan Gus Kikin dan Gus Gudfan akan bernilai apabila menjadi jembatan komunikasi dan konsolidasi. Sebaliknya, hubungan personal tidak boleh mengurangi ruang evaluasi ataupun mengesampingkan mekanisme pengambilan keputusan organisasi.
Sebelum menjabat Sekjen, Gus Gudfan pernah mengemban amanah sebagai Bendahara Umum PBNU. Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam memahami tata kerja organisasi tingkat pusat. Kini, tanggung jawabnya mencakup koordinasi administratif dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan keputusan PBNU.
Kepercayaan yang telah terbangun dapat membantu mempercepat koordinasi dan penyelesaian persoalan. Namun, kepercayaan personal harus berjalan bersama transparansi dan pertanggungjawaban. PBNU membawa mandat dari jutaan warga Nahdliyin sehingga setiap kebijakan perlu dapat dipertanggungjawabkan kepada organisasi dan masyarakat.
Pada periode 2026-2031, PBNU menghadapi beragam agenda, mulai dari kaderisasi, penguatan pesantren, pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, transformasi digital, hingga konsolidasi kelembagaan. Seluruh agenda tersebut membutuhkan kerja yang terukur dan melibatkan berbagai unsur organisasi.
Dalam konteks itu, pengalaman bersama menjadi modal awal, sedangkan sistem organisasi yang sehat menjadi penopangnya. Kepemimpinan tidak cukup ditopang oleh komunikasi yang dekat, tetapi juga membutuhkan pembagian tugas yang tegas, evaluasi berkala, dan pelaksanaan program yang konsisten.
Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan Gus Kikin dan Gus Gudfan akan tercermin dalam kualitas tata kelola, penguatan kaderisasi, efektivitas program, serta dampak nyata bagi umat. Kedekatan dapat menjadi modal, dan kepercayaan dapat menjadi fondasi. Namun, keduanya harus dibuktikan melalui kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Sebab, dalam organisasi sebesar NU, khidmah tidak diukur dari seberapa dekat para pemimpinnya, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi jamaah dan masyarakat. (Rian)Â
