Audiensi ini menjadi wadah strategis untuk menyampaikan pernyataan sikap dan aspirasi bersama terkait sejumlah kebijakan pendidikan yang dinilai merugikan institusi swasta.
Empat Poin Aspirasi Pendidikan Swasta
Dalam penyampaiannya, Ketua BMPS Kabupaten Cianjur, Muhammad Toha, menekankan bahwa perjuangan pendidikan swasta harus diperjuangkan bersama tanpa dikotomi antara negeri dan swasta. Pernyataan sikap yang disampaikan mencakup empat poin penting:
Tolak Dikotomi Pendidikan Negeri dan Swasta
BMPS menuntut agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara sekolah/madrasah negeri dan swasta, baik dalam kebijakan, fasilitas, maupun alokasi anggaran.
“Pendidikan swasta punya peran strategis dalam mencerdaskan bangsa. Harus diperlakukan setara dengan pendidikan negeri,” tegas Toha.
Penolakan Keputusan Gubernur tentang PAPS (50 Siswa per Rombel)
Kebijakan pembatasan maksimal 50 siswa per kelas dinilai tidak realistis diterapkan di sekolah swasta, terutama dalam hal keberlangsungan operasional. BMPS meminta kebijakan ini ditinjau ulang karena berpotensi mematikan sekolah swasta kecil di pelosok.
Keberatan atas Kebijakan Jam Belajar yang Mengganggu Pendidikan Keagamaan
Aturan jam belajar sekolah dari pukul 06.30 hingga 13.30—bahkan ada yang sampai 14.00—berpotensi menghilangkan waktu belajar keagamaan di MDTU dan TPQ.
BMPS meminta agar ruang bagi pendidikan keagamaan non-formal tetap dijaga sebagai bagian penting dari pembangunan karakter siswa.
Libatkan Swasta dalam Penanganan ATS
Angka Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Cianjur dilaporkan telah mencapai lebih dari 46.000 anak. BMPS menegaskan bahwa penanganan masalah ini harus melibatkan lembaga pendidikan swasta dan organisasi terkait secara aktif dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Cianjur.
“Kami mendorong agar RPJMD Kabupaten Cianjur secara eksplisit menyebutkan peran swasta dalam penanganan ATS, demi solusi nyata dan berkelanjutan,” ujar Toha.
Komitmen Bersama untuk Masa Depan Pendidikan Cianjur
Audiensi ini menjadi bukti nyata bahwa sektor swasta memiliki kepedulian besar terhadap masa depan pendidikan. BMPS dan elemen pendukung berharap agar DPRD Kabupaten Cianjur dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong kebijakan pendidikan yang adil, inklusif, dan tidak diskriminatif.
“Kami hadir bukan untuk menuntut semata, tapi ingin terlibat aktif dan berkontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Cianjur,” pungkas Toha.
Penulis: dkh/rik
Editor: Redaksi Infonawacita
