CIANJUR — Pemerintah Desa Mulyasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, menjadi sorotan setelah dana desanya sempat diblokir oleh pihak kecamatan. Pemblokiran ini dikaitkan dengan belum lengkapnya laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa.
Pemblokiran Dana Desa Akibat SPJ Belum Lengkap
Informasi pemblokiran ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang DPMD Cianjur, Dendi Renaldy. Ia menjelaskan bahwa penutupan sementara rekening desa dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring tim kecamatan.
“Rekening desa Mulyasari ditutup atas permohonan dari Pemerintah Kecamatan setelah monitoring Dana Desa. Namun, minggu lalu sudah diajukan pembukaan kembali dan dana kini sudah bisa digunakan,” ujar Dendi, Sabtu (2/8/2025).
Dugaan Nepotisme di Struktur BUMDes
Selain masalah SPJ, Desa Mulyasari juga disorot terkait dugaan praktik nepotisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Posisi sekretaris dan bendahara BUMDes diketahui diisi oleh anggota keluarga Kepala Desa, yang dinilai bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih.
Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melarang kebijakan yang menguntungkan diri sendiri atau keluarga, termasuk praktik nepotisme.
DPMD: Penunjukan Harus Lewat Musyawarah Desa
Dendi menegaskan, pengurus BUMDes semestinya dipilih melalui musyawarah desa sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021. Meski tidak melarang keluarga perangkat desa terlibat, secara etika hal tersebut tidak dianjurkan.
“Secara etis, sangat tidak kami sarankan jika BUMDes dikelola oleh keluarga Kepala Desa. Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bahkan praktik KKN,” tegas Dendi.
Belum Ada Tanggapan dari Pihak Desa
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Mulyasari belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan nepotisme maupun keterlambatan penyelesaian SPJ Dana Desa.(*)
Reporter | Deri / Rik | Editor | Redaksi | Website | nusacitra.com
