CIANJUR – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB3A) Kabupaten Cianjur menggelar peringatan Hari Perempuan Internasional 2025 dengan sorotan utama pada isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Mengusung tema *“Perempuan Bukan Komoditas, Perempuan Merdeka Bebas dari Perdagangan Orang”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat komitmen bersama melindungi perempuan dari segala bentuk eksploitasi.
Keprihatinan atas Maraknya Kasus TPPO
Ketua Panitia yang juga Kepala DPPPAKB3A Cianjur,Amad Mutawali, menegaskan bahwa acara ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap maraknya kasus TPPO di Indonesia, termasuk potensi yang terjadi di daerah.
“Perempuan bukanlah barang dagangan. Mereka adalah manusia yang memiliki martabat dan hak yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga,” ujarnya saat memberikan laporan di hadapan Bupati Cianjur dan tamu undangan di Hotel Sangga Buana, Jumat (15/8/2025).
Amad memaparkan tiga tujuan utama kegiatan ini, Meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya TPPO. Memberikan edukasi terkait hak-hak perempuan dan mekanisme perlindungan diri.
Memotivasi perempuan untuk berani bersuara dan terlibat aktif dalam pencegahan. Ia juga menekankan pentingnya membangun jejaring lintas instansi agar penanganan dan pencegahan TPPO dapat berjalan efektif.
Rangkaian Kegiatan dan Penghargaan
Acara yang dihadiri 100 peserta dari instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan tokoh perempuan ini diisi dengan seminar inspiratif serta pemberian penghargaan kepada pihak yang berdedikasi dalam pemberdayaan perempuan.
Penghargaan diberikan dalam tiga kategori:
Tokoh Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP), Duta ‘He For She’ Perempuan Pejuang Keluarga.
Amad berharap, dengan terbentuknya gugus tugas, penanganan TPPO di Kabupaten Cianjur dapat lebih terkoordinasi. Kegiatan ini sendiri didukung melalui APBD serta partisipasi lembaga masyarakat, mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, menekankan bahwa perlindungan perempuan dimulai dari pencegahan.
“Kita harus meningkatkan kesadaran, jangan sampai ada yang tertipu oleh iming-iming pekerjaan, terutama ke luar negeri,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan korban harus dilakukan secara komprehensif, termasuk pendampingan hukum dan rehabilitasi untuk memulihkan trauma.
Pengukuhan Gugus Tugas TPPO
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini ditutup dengan pengukuhan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten Cianjur . Gugus tugas ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah perdagangan orang melalui langkah pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban. (*)
Reporter | Dkh/Rik | Editor | Redaksi | Website | nusacitra.com
