PANGANDARAN — Persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Pangandaran memunculkan sorotan terhadap rencana rangkaian perayaan Milangkala ke-14, termasuk agenda Carnaval.
Pertanyaan mengenai prioritas pemerintah daerah mengemuka setelah sejumlah wilayah Pangandaran menghadapi dampak kemarau panjang. Di sisi lain, rangkaian kegiatan hari jadi kabupaten tetap disiapkan.
Sorotan tersebut salah satunya disampaikan tokoh Pangandaran, H. Jeje Wiradinata. Ia melihat urgensi kegiatan seremonial ketika masyarakat di sejumlah wilayah membutuhkan penanganan air bersih.
“Terkait membuat pesta karnaval uang dari mana? Dinas-dinas mengatakan efisiensi anggaran, terus desa-desa juga uang dari mana? Kalaupun ada uang, mendingan membuat menanggulangi kepentingan rakyat yang terkena dampak kekeringan.”
Pernyataan tersebut disampaikan Jeje saat dimintai tanggapan media, Kamis (8/10/2026).
Kekeringan Jadi Perhatian, Air Bersih Didistribusikan
Sorotan terhadap prioritas anggaran muncul di tengah kondisi kekeringan yang memang tengah ditangani pemerintah daerah.
BPBD Kabupaten Pangandaran menyatakan wilayah tersebut masuk zona siaga kekeringan meteorologi pada periode 1–10 Oktober 2026. Penanganan dilakukan antara lain melalui distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi, menurut keterangan yang disampaikan dalam naskah ini, menyebut distribusi udara telah menjangkau 27.000 jiwa atau 9.494 kepala keluarga di sembilan kecamatan .
Sembilan kecamatan tersebut yakni Cimerak, Cijulang, Parigi, Cigugur, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya .
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan air bersih bukan hanya sekedar isu politik, namun memerlukan respon lapangan dari pemerintah daerah.
Jeje Tanyakan Tanggapan Pemerintah
Menurut Jeje, penanganan kekeringan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Sampai sejauh ini saya belum mendengar ada Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kekeringan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti terbatasnya pasokan air bersih dan menyebutkan adanya informasi bahwa kondisi kemarau berpotensi terjadi hingga November atau Desember.
“Artinya, pasokan air bersih terbatas. Dan menurut informasi berspekulasi kemarau akan berlangsung lama hingga November hingga Desember,” katanya.
Atas kondisi tersebut, saya meninjau pelaksanaan kegiatan yang dinilai berpotensi memerlukan sumber daya pemerintah.
“Ini adalah krisis. Kenapa harus ada pesta yang berpotensi menghabiskan banyak uang?” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan gambaran Jeje prioritas mengenai penanganan kekeringan dan pelaksanaan kegiatan Milangkala.
Polemik Anggaran Milanbala
Sorotan terhadap Carnaval tidak bisa lepas dari polemik anggaran Milangkala yang sebelumnya terungkap di publik.
Proposal rangkaian Milangkala ke-14 yang beredar menyebutkan angka sekitar Rp1,99 miliar . Namun, Ketua Panitia Milangkala Aep Haris menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi berbagai agenda rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk kegiatan yang dibiayai melalui program rutin serta rencana dukungan sponsorship.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami juga berpendapat bahwa Pemkab mengalokasikan Rp2 miliar khusus untuk perayaan Milangkala.
Citra menyebut kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit dan menegaskan pemerintah tidak akan menghabiskan anggaran besar untuk kegiatan seremonial. Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan hiburan mendapat dukungan pihak ketiga.
Dengan demikian, angka Rp2 miliar yang beredar tidak dapat serta-merta disebut sebagai anggaran APBD yang secara khusus dialokasikan untuk Carnaval atau Milangkala.
Pertanyaan Publik Bergeser: Berapa Beban APBD?
Perbedaan penjelasan mengenai sumber pembiayaan membuat transparansi menjadi isu penting dalam polemik tersebut.
Masyarakat dapat meminta penjelasan mengenai berapa porsi pembiayaan yang benar-benar berasal dari APBD, berapa yang berasal dari sponsorship, serta kegiatan mana saja yang menggunakan anggaran rutin masing-masing OPD.
Hal tersebut menjadi relevan karena pada saat yang sama pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber daya untuk menghadapi dampak kekeringan.
Pertanyaan yang muncul bukan sekedar soal boleh atau tidaknya Carnaval diadakan. Persoalannya adalah bagaimana memastikan pemerintah kebutuhan dasar masyarakat tetap mendapatkan prioritas ketika kondisi kekeringan memerlukan penanganan.
Pemerintah Dihadapkan pada Dua Agenda
Milangkala merupakan agenda tahunan yang berkaitan dengan peringatan hari sekaligus jadi promosi budaya dan pariwisata daerah. Di sisi lain, kekeringan dan keterbatasan air bersih merupakan persoalan kebutuhan dasar yang membutuhkan respons cepat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan berdasarkan data mengenai dua agenda tersebut: pelaksanaan Milangkala dan strategi penanganan kekeringan.
Terlebih lagi, BPBD telah melakukan distribusi air bersih dan menyatakan Pangandaran berada dalam kondisi siaga kekeringan.
Transparansi Jadi Kunci
Di tengah-tengah memuat hal tersebut, ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh Pemkab Pangandaran.
Berapa nilai APBD yang digunakan untuk rangkaian Milangkala? Berapa dukungan dari pihak ketiga? Kegiatan apa saja yang menggunakan anggaran rutin OPD? Berapa kebutuhan penanganan kekeringan? Dan bagaimana skenario pemerintah jika kemarau berlangsung lebih lama?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu publik melihat persoalan secara lebih utuh, tanpa hanya berpegang pada angka atau informasi yang beredar di media sosial.
Pada akhirnya, memuat mengenai Carnaval tidak hanya mencakup kemeriahan hari jadi Pangandaran. Isu yang lebih besar adalah bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan prioritas dan penggunaan sumber daya publik ketika sebagian masyarakat sedang menghadapi masalah air bersih.
Pemerintah daerah telah menyatakan bahwa anggaran Rp2 miliar bukan merupakan alokasi khusus APBD untuk Milangkala. Di sisi lain, kritik mengenai prioritas penanganan kekeringan terus disampaikan.
Oleh karena itu, transparansi anggaran, koordinasi penanganan kekeringan, serta data mengenai kebutuhan air bersih menjadi hal penting untuk menjawab permasalahan masyarakat.(nana)
