JAKARTA — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, mengeluarkan pernyataan keras menyikapi rangkaian bencana banjir bandang dan longsor besar yang melanda Pulau Sumatra dan menewaskan ratusan warga.
Ia menegaskan bahwa bencana tersebut bukan sekadar musibah alam, melainkan konsekuensi langsung dari kerusakan ekologis yang terjadi selama bertahun-tahun.
“Aparat negara sudah saatnya bergerak. Jangan biarkan bangsa ini terus menderita akibat ulah para perusak hutan dan pelaku tambang liar,” tegas Rahmad.
Ratusan Warga Tewas dan Hilang: “Sumatra Sedang Menjerit”
Rangkaian bencana yang menyapu desa hingga wilayah perkotaan di berbagai daerah di Sumatra telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, sementara ratusan lainnya masih hilang—diduga tertimbun lumpur, kayu gelondongan, dan material longsoran dari bukit yang telah digunduli.
“Ini bukan musibah biasa. Sumatra sedang menjerit keras. Yang terjadi hari ini adalah hasil dari pengrusakan hutan dan eksploitasi tambang yang terus dibiarkan,” ujar Rahmad, Selasa (2/11/25).
Ia menyampaikan duka cita mendalam atas hancurnya pemukiman dan hilangnya kehidupan warga akibat runtuhnya ekosistem yang selama ini menjadi benteng alami masyarakat.
“Negara Tidak Bisa Lagi Berlindung di Balik Istilah Musibah Alam”
Rahmad menegaskan bahwa bencana ini adalah akibat dari deforestasi masif yang menggerus hutan-hutan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatra. Ia mengutip temuan Global Forest Watch yang menyebut Indonesia telah kehilangan 10,7 juta hektare hutan primer dalam 20 tahun terakhir, menggambarkan betapa seriusnya krisis ekologis yang terjadi.
“Setiap izin yang dikeluarkan tanpa pengawasan berarti satu ancaman baru bagi desa-desa di hilir. Semua orang tahu itu, termasuk pemerintah,” kritiknya.
Menurutnya, negara tidak boleh lagi berpura-pura bahwa banjir bandang dan longsor adalah ‘kemurahan alam’.
“Ketika ada yang meninggal, itu bukan alam yang salah. Itu kebijakan yang salah. Itu keberpihakan negara yang salah.”
Tuntutan Tegas: Hentikan Segala Aktivitas Perusakan Lingkungan — Sekarang!
Rahmad Sukendar mendesak pemerintah untuk melakukan langkah darurat dan menyeluruh. Hentikan total ilegal logging dan tambang liar.
Audit semua izin konsesi hutan dan tambang. Proses pidana pemilik modal, operator lapangan, dan pejabat pemberi izin. dan Bongkar jaringan mafia hutan yang memperjualbelikan kawasan konservasi dan hulu DAS.
“Kalau negara tidak mampu menindak tegas, itu artinya negara memilih membiarkan rakyatnya mati.”
“Sumatra Telah Membayar dengan Darah. Giliran Negara Menunjukkan Keberaniannya”
Rahmad menegaskan bahwa tragedi yang terjadi merupakan luka besar bagi bangsa. Menurutnya, negara tidak boleh lagi menganggap bencana sebagai siklus alam biasa ketika faktanya merupakan hasil dari kesalahan yang bisa dicegah.
“Menjaga hutan adalah menjaga kehidupan. Kita sudah kehilangan ratusan jiwa. Berapa lagi yang harus mati sebelum negara benar-benar bangun?”
Ia menutup pernyataannya dengan desakan tajam:
“Jika keberanian politik tidak muncul hari ini, maka setiap musim hujan akan terus menjadi musim kematian.”.(rik)
