BUMDes Disorot Warga, Program Ayam Petelur Desa Margaluyu Dinilai Tak Sesuai Standar

by -38 views
Breaking News

CIANJUR – Sejumlah warga Kampung Margaluyu RT 002 RW 001, Desa Margaluyu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, pada Rabu (30/12/2024), mengeluhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak berjalan sesuai perencanaan dan standar pelaksanaan.

Anggaran 20 Persen Dana Desa Dipertanyakan

Warga yang enggan disebutkan identitasnya menyoroti penggunaan anggaran sebesar 20 persen Dana Desa (DD) yang dialokasikan untuk program budidaya ayam petelur. Program tersebut dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan serta aspek kelayakan teknis.

Menurut warga, sejak tahap perencanaan administrasi, uji kelayakan, hingga pelaksanaan program, pengawasan dan monitoring dari dinas terkait dipertanyakan. Hal ini lantaran hasil pelaksanaan dinilai jauh dari harapan masyarakat.

Perbandingan dengan Desa Percontohan

Warga membandingkan kondisi tersebut dengan desa lain yang dijadikan percontohan. Di desa percontohan, program budidaya ayam petelur mampu dikelola hingga 1.040 ekor dengan standar kandang yang layak dan sistem pemeliharaan yang baik.

Sementara itu, di Desa Margaluyu, populasi ayam petelur hanya sekitar 250 ekor dengan kondisi kandang yang dinilai jauh dari standar. Perbedaan mencolok ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Dugaan Ketidaksesuaian Administrasi dan Realisasi

Kesenjangan antara rencana dan realisasi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat akan adanya ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan pelaksanaan di lapangan.

Warga menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh agar program BUMDes benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, bukan justru menjadi beban atau sumber persoalan baru.

Desakan Evaluasi dan Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum

Atas kondisi tersebut, masyarakat Desa Margaluyu mendesak dinas-dinas terkait untuk turun langsung melakukan pengecekan secara menyeluruh, mulai dari proses administrasi, uji kelayakan, hingga pelaksanaan program BUMDes.

Selain itu, warga juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa serta mencegah keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Belum Ada Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Margaluyu maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat tersebut.(*)

Reporter | Deri | Editor | Redaksi | nusacitra.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *