BANDUNG – Polda Jabar berhasil mengungkap skema rumit korupsi penyalahgunaan dana bantuan Kelompok Wirausaha Baru (KWU) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Karawang.
Alih-alih dinikmati penerima sah, hampir Rp2 miliar justru masuk ke kantong pribadi para pengurus melalui rekayasa dokumen dan pembentukan kelompok fiktif.
Modus: Kelompok Fiktif dan LPJ Palsu
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan tujuh tersangka yang merupakan pengurus Gabungan Kelompok Tani Mekar Tani Bumi (GKTMTB) menjalankan aksi secara sistematis.
“Mereka memalsukan data penerima, membuat kelompok fiktif, dan menguasai langsung uang pencairan,” jelas Hendra, Kamis (11/9/2025).
Tersangka utama berinisial N, Sekjen GKTMTB, mengoordinasi pengajuan dana ke Kementerian Ketenagakerjaan. Sedikitnya 50 kelompok wirausaha yang diusulkan ternyata hanya ada di atas kertas.
Dana bantuan yang seharusnya masuk ke rekening kelompok, dialihkan ke rekening pribadi pengurus. Setelah dicairkan, uang dikumpulkan kembali dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, para tersangka juga membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) palsu serta memalsukan surat keterangan desa untuk meloloskan proposal.
Barang Bukti dan Ancaman Hukuman
Polisi menyita berbagai barang bukti, mulai dari dokumen pengajuan KWU, rekening koran, buku tabungan, laptop, kwitansi pembelian, hingga satu unit traktor bajak. Uang tunai sebesar Rp300 juta turut diamankan.
Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar.
Catatan Hitam Bantuan Covid-19
Kasus ini menambah daftar panjang praktik korupsi dana bantuan pemerintah, khususnya program pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Dana yang seharusnya membantu masyarakat bangkit dari krisis justru dikorupsi melalui modus kelompok fiktif.
Reporter | Rie’an/rik | Editor | Redaksi | nusacitra.com
