Cianjur // Nusacitra.com- Kritik terhadap transparansi tata kelola anggaran dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kembali mengemuka. Pengurus Daerah Front Aksi Mahasiswa (PDFAM) menilai sejumlah program Disdukcapil Cianjur perlu dibuka secara terang benderang agar publik mendapat kejelasan.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar pada Senin (17/11/2025). Korlap Aksi, M Ihsanullakmal, menegaskan bahwa transparansi bukan hanya tuntutan, tetapi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan.
Dalam rilisnya, PDFAM menyoroti tujuh poin utama yang dinilai mendesak dipertanyakan kepada Disdukcapil Cianjur.
Pertama, PDFAM mempertanyakan dugaan keberadaan “Paket Fantastis” bernilai besar yang belum jelas penanggung jawab serta mekanisme pengawasannya. Organisasi mahasiswa ini meminta Disdukcapil menjelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan spekulasi publik.
Kedua, anggaran Rp 1.911.250.000 untuk pembelian alat dan bahan komputer di titik pelayanan Adminduk juga ikut menjadi sorotan. PDFAM menuntut rincian komponen anggaran, identitas pengelola paket, dan analisis kebutuhan yang menjadi dasar penetapan nilai anggaran tersebut.
Ketiga, PDFAM meminta penjelasan lengkap terkait mekanisme tender, termasuk peserta, tahapan, dokumen, hingga bukti pelaksanaan tender yang sesuai aturan perundang-undangan.
Keempat, soal efisiensi paket tender, FAM meminta seluruh data tender yang dihapus, ditunda, atau dilanjutkan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran.
Kelima, PDFAM menyinggung maraknya jasa ilegal pembuatan KTP dan KK di media sosial, khususnya Facebook. Mereka mendesak Disdukcapil mengungkap pihak yang bertanggung jawab serta langkah penindakan terhadap praktik pungli tersebut.
Keenam,PDFAM meminta klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut warga harus menjual ternak untuk mengurus pembuatan KTP ketika dikunjungi Gubernur Jawa Barat. Menurut FAM, hal ini perlu diluruskan melalui klarifikasi resmi dan evaluasi prosedur layanan jika keluhan terbukti benar.
Ketujuh, belum adanya argumentasi kuat mengenai urgensi paket tender tertentu turut dipertanyakan. PDFAM meminta penjelasan tertulis yang dapat menjadi dasar penilaian objektif publik terkait prioritas dan manfaat paket tersebut.
Secara keseluruhan, PDFAM menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik merupakan kunci utama untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efisien dan tepat sasaran bagi masyarakat.
