JAKARTA — Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar,
menegaskan bahwa reformasi di tubuh Polri tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan perubahan kepemimpinan serta komitmen penuh terhadap transparansi.
Transparansi Jadi Kunci Utama
Ditemui pada Sabtu (6/12/2025), Rahmad menuturkan bahwa reformasi Polri hanya akan menjadi formalitas jika pola lama masih dipertahankan.
“Reformasi Polri percuma kalau Kapolrinya tetap sama. Yang utama itu transparansi—dari anggaran, rekrutmen, pendidikan, sekolah kepolisian, jenjang karier, sampai penempatan jabatan,“ ujar Rahmad.
Ia menilai, tanpa keterbukaan dalam setiap proses, mulai dari anggaran hingga distribusi jabatan, reformasi Polri berisiko tidak menyentuh akar masalah.
Soroti Nepotisme dan Manipulasi Jabatan
Rahmad turut mengingatkan bahwa praktik-praktik tidak sehat seperti nepotisme, manipulasi jabatan, hingga minimnya akuntabilitas anggaran masih menjadi sorotan serius publik dan lembaga pengawas independen.
Menurutnya, selama pola tersebut tidak dibenahi secara menyeluruh, upaya reformasi hanya akan menjadi retorika tanpa implementasi nyata.
Kesejahteraan Anggota Polri Harus Prioritas
Selain soal transparansi, Rahmad juga menekankan pentingnya kesejahteraan anggota Polri, terutama pada level tamtama hingga bintara.
“Gaji anggota Polri harus layak sesuai tanggung jawab yang mereka emban. Rakyat menunggu Polri yang bersih, profesional, dan adil. Reformasi tidak boleh hanya menjadi slogan,” tegasnya.
Desak Pemerintah Pastikan Reformasi Berjalan
Mengakhiri pernyataannya, Rahmad mendorong pemerintah dan Presiden RI agar memastikan proses reformasi Polri dilakukan secara nyata, terukur, dan diawasi ketat, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat kembali pulih.
“Reformasi Polri harus benar-benar menyentuh sistem, bukan hanya mengganti istilah atau program,” ujarnya.(rik)
