CIANJUR, – Karier birokrasi di Kabupaten Cianjur tampaknya memiliki daya tahan yang masih kental. Bahkan ketika diterpa dugaan pengadaan fiktif bernilai Rp10 miliar dan kerugian BLUD sekitar Rp2 miliar, sebagian pejabat masih mampu berdiri tegak dan duduk lebih nyaman di kursi yang baru.
Nama Irvan Nur Fauzi adalah salah satu contohnya. Alih-alih tenggelam bersama persoalan yang menyeret namanya di RSUD Sayang, ia justru muncul kembali sebagai Direktur RSUD Pagelaran. Sebuah perjalanan karier yang lebih menyerupai perpindahan lokasi daripada konsekuensi.
Geramnya publik yang bertanya-tanya: apakah ini bentuk kepercayaan, kekosongan pilihan, atau sekadar kebiasaan lama yang sulit dihentikan?
Di tempat barunya, Irvan kembali memegang kendali anggaran BLUD posisi yang memang dalam konteks sebelumnya, justru menjadi pusat persoalan. Namun dalam praktik birokrasi yang penuh toleransi, masa lalu rupanya tidak selalu menjadi beban. Kadang, ia hanya menjadi catatan kaki yang mudah diabaikan.
Hingga kini, yang bersangkutan memilih diam. Saat di Konfirmasi dari media tak berbalas, seolah persoalan yang beredar cukup diselesaikan dengan sunyi. Dalam beberapa kasus, diam memang bukan tanda tak tahu, melainkan strategi paling aman untuk tidak menambah apa-apa.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, memastikan perkara tersebut “sedang dalam proses” dan upaya pengembalian kerugian tengah dilakukan bersama Kejaksaan Negeri. Sebuah kalimat yang sudah terlalu sering dipakai—cukup panjang untuk terdengar serius, namun cukup lentur untuk tidak pernah benar-benar selesai.
Sanksi yang dijatuhkan pun terbilang ringan: penurunan golongan jabatan. Sebuah hukuman administratif yang, ironisnya, tidak menghalangi yang bersangkutan untuk tetap memimpin rumah sakit lain. Dalam logika tertentu, ini bisa dibaca sebagai teguran. Dalam logika publik, ini lebih mirip formalitas.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada bupati cianjur masih menemui jalan buntu. Mungkin karena menjawab pertanyaan bukan bagian dari kewajiban yang mendesak, atau mungkin karena pertanyaan-pertanyaan itu sendiri terlalu tidak nyaman untuk dijawab.
Kasus ini kembali memperlihatkan satu pola yang berulang: ketika masalah muncul, yang dipindahkan bukan persoalannya, melainkan orangnya—lengkap dengan jabatannya.
Dan di tengah semua itu, publik hanya bisa menyaksikan satu hal yang konsisten: bahwa dalam birokrasi tertentu, yang paling cepat bergerak bukan penyelesaian kasus, melainkan rotasi kursi.
Mungkin di cianjur sulit menemukan sumber daya manusia yang lihai dalam kasus korupsi, sehingga orang lama yang diduga bermasalah tetap di sediakan kursi lengkap dengan meja, AC dan anggaran. (Yogi)
