CIANJUR — Seorang aktivis lingkungan asal Cianjur mengecam keras pemerintah dan pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Gede Pangrango.
Ia mendesak agar dilakukan moratorium total serta pengkajian ulang secara menyeluruh dan independen terhadap seluruh aktivitas proyek geothermal di wilayah tersebut.
Desakan ini muncul menyusul aktivitas seismik yang terjadi pada 2022 lalu, yang dinilai telah mengubah konstelasi keamanan geologis kawasan secara signifikan.
Aktivis tersebut menilai bahwa melanjutkan proyek di tengah kondisi tanah yang dinilai labil berpotensi mengabaikan keselamatan publik.
“Melanjutkan pengeboran dan injeksi fluida di jantung zona sesar aktif pasca-gempa bukan sekadar keputusan bisnis yang berisiko, melainkan kecerobohan sistematis yang mempertaruhkan nyawa ribuan warga di kaki gunung. Kami tidak akan membiarkan Gede Pangrango dijadikan laboratorium bencana demi ambisi energi,” tegasnya.
Tiga Tuntutan kepada Pemerintah
Dalam pernyataannya, aktivis tersebut menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:
Audit Geologis Independen dan Terbuka Ia meminta pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan pakar seismologi dan hidrologi untuk menguji ulang stabilitas struktur batuan di kawasan tersebut. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebelumnya dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi geomorfologi pasca-aktivitas gempa.
Transparansi Risiko Gempa Induksi (Induced Seismicity) Pemerintah diminta membuka data secara transparan terkait potensi keterkaitan antara aktivitas geothermal dengan kemungkinan pemicuan patahan lokal. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah wilayah tempat tinggal mereka berada di atas zona risiko.
Perlindungan Kawasan Hidrologis Gunung Gede Pangrango disebut sebagai penyangga hidrologis penting bagi Jawa Barat. Ia mengkhawatirkan intervensi mekanis di bawah tanah yang tidak stabil dapat merusak jalur akuifer dan berdampak pada krisis air jangka panjang bagi jutaan warga, termasuk hingga wilayah Jakarta.
Dukung Energi Terbarukan, Tolak Risiko Keselamatan
Meski bersikap kritis, aktivis tersebut menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung transisi menuju energi hijau dan terbarukan. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan energi bersih tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan ekosistem konservasi.
“Kami mendukung energi terbarukan, tapi tidak dengan cara menumbalkan ruang hidup rakyat dan merusak ekosistem konservasi. Pembangunan harus selaras dengan karakter alam, bukan melawan hukum alam yang sudah jelas memberikan peringatan melalui gempa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Gunung Gede Pangrango memiliki karakteristik geologis yang berbeda dibandingkan gunung lainnya, sehingga pendekatan kajian dan mitigasi risiko harus dilakukan secara lebih spesifik dan berhati-hati.
Menunggu Respons Pemerintah dan Pengembang
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah maupun pengembang proyek PLTP terkait tuntutan moratorium tersebut.
Masyarakat kini menantikan kejelasan sikap pemerintah mengenai kelanjutan proyek, khususnya terkait aspek keselamatan, transparansi risiko, dan perlindungan lingkungan di kawasan Gunung Gede Pangrango.(**)
Reporter | Deri | Editor | Redaksi | nusacitra.com
