CIANJUR, – Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) 234 SC Kabupaten Cianjur Bersama Perwakilan Aktivis Cianjur. Mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cianjur. Mendesak Bupati Kabupaten Cianjur. Agar Mencabut Surat Edaran N0 400 dan mengembalikan UHC. Cianjur, Kamis 3 September 2026.
234 Solidarity Community (234 SC) Dewan Pimpinan Cabang Cianjur bersama perwakilan aktivis Cianjur. hari ini menghadiri audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, yang merupakan tindak lanjut Surat 234 SC Nomor 035/2345C-Cjr/VIII/2026 terkait kebijakan penghentian pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) dan penonaktifan kepesertaan IKN yang didaftarkan Pemerintah Daerah
Soni Farhan Ketua DPC 234 SC, meminta kebijakan ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ketika masyarakat sudah kehilangan status kepesertaan JKN dan menghadapi ketidakpastian dalam membutuhkan pelayanan kesehatan, langsung menyentuh kepada hak dan perlindungan warga.
“Penataan data boleh dilakukan, namun tidak boleh berujung pada hilangnya perlindungan kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Tuntutan lairnya. Kami mendesak Bupati Cianjur segera mencabut Surat Edaran Nomor 400.7/2/2026. Meminta TAPD agar merestrukturisasi KUA-PPAS Perubahan 2026 dan memasukkan kembali anggaran UHC dalam APBD Perubahan 2026 untuk sekurang-kurangnya 815.690 peserta. Apabila anggaran UHC tidak dikembalikan secara memadai, Kami meminta DPRD menolak APBD Perubahan 2026.
Meminta kepada Pemerintah Daerah agar membuka data secara transparan terkait jumlah peserta sebetum dan sesudah kebijakan, jumlah yang dinonaktifkan dan direaktivasi, kebutuhan anggaran yang seberiarnya, serta rencana penyelesaian, Verifikasi data harus dilakukan bersama BPJS Kesehatan tanpa menimbulkan jeda perlindungan bagi warga. (Yogi)Â
