CIANJUR//NUSACITRA.COM– Perwakilan orang tua murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari SDN Nyalindung 1 Cugenang menuntut pemerintah mengusut tuntas dugaan penggelapan dana bantuan pendidikan yang telah berlangsung sejak 2017. Mereka melakukan aksi jalan kaki menuju kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Minggu (16/11/2025), dengan harapan kasus ini ditangani secara serius di tingkat provinsi.
Kasus dugaan penggelapan dana PIP yang menyeret oknum sekolah ini baru mencuat pada 2025, meski jumlah korban telah mencapai lebih dari 400 siswa. Para orang tua mengaku upaya mereka mencari keadilan selama ini tak membuahkan hasil, meski laporan telah disampaikan ke berbagai instansi seperti Kejaksaan, Polres Cianjur, Inspektorat, DPRD, hingga Bupati.
Aksi jalan kaki tersebut menjadi bentuk protes warga atas lambannya penanganan kasus. Mereka menilai proses hukum seolah jalan di tempat dan pihak berwenang tidak menunjukkan langkah tegas.
“Tujuan keberangkatan kita adalah untuk menuntut keadilan. Sejak kasus ini bergulir, belum ada tindakan nyata, hanya sebatas pemeriksaan. Bagaimana jika pelaku menghilangkan barang bukti?” ujar salah satu perwakilan korban dalam perjalanan menuju kediaman Gubernur.
Ia menegaskan, aksi ini muncul dari keresahan masyarakat yang merasa hukum tidak berpihak kepada mereka.
“Kita menilai hukum hanya tajam ke atas dan tumpul ke bawah, seolah menjadi permainan orang berduit,” tambahnya.
Para perwakilan masyarakat, di antaranya Saefula Anwar, Irga Septian Nugraha, Nurdin, Bibis Sofyan, dan Mamat, menyatakan bahwa mereka telah mengantongi bukti-bukti pengaduan yang sah. Namun, proses hukum yang tak kunjung menunjukkan kemajuan membuat mereka mengambil langkah protes secara langsung.
Terkait kesiapan fisik dan bekal selama perjalanan, warga mengaku sudah mempersiapkan diri sejak dua hari sebelumnya.
“Untuk bekal, kita seadanya saja. Kami ikhlas dan ridho melakukan aksi damai ini,” kata seorang peserta aksi.
Mereka berharap pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat dapat membuka jalan bagi penyelesaian kasus, sekaligus mendorong aparat menindak tegas pihak yang terbukti terlibat sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
“PIP adalah program nasional, masa mau dipermainkan oleh seorang oknum?” tegas perwakilan masyarakat itu.
Aksi keberangkatan ini diharapkan tidak hanya membuahkan keadilan bagi korban di SDN Nyalindung 1, tetapi juga menjadi perhatian bagi penanganan kasus serupa di tingkat provinsi maupun nasional.
Rie’an
