Cianjur, – Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur menyatakan penyesalan sekaligus kritik tegas terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalihkan anggaran program perlindungan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) untuk dialokasikan ke kebutuhan pembiayaan lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi 4 DPRD Cianjur, Rian Purwa Wiwitan kepada awak media, Sabtu 8 Agustus 2026.
Menurut Rian, jumlah warga masuk kelompok rentan dan miskin dari kelompok desil 1 hingga 5 di wilayah ini mencapai angka besar. Berdasarkan perhitungannya, dari total sasaran yang seharusnya dicakup, tersisa sekitar 300 ribu jiwa warga yang justru belum mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan.
“Data menunjukkan dari jumlah keseluruhan sasaran, masih ada 300 ribu warga yang belum terjangkau kepesertaan. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian utama, bukan justru mengurangi dana yang sudah dialokasikan demi menutup kekurangan anggaran lain,” ungkap Rian menjelaskan.
Ia menegaskan, meskipun dihadapkan pada tekanan pengurangan dana transfer pusat serta penyesuaian anggaran daerah, program jaminan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dan dipertahankan sebaik mungkin.
“Lakukan penyesuaian dan penghematan dari pos-pos anggaran lainnya yang tidak mendesak, jangan mengambil atau memangkas dana dari program UHC yang menjadi nyawa pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Komisi 4 berharap Pemerintah Kabupaten Cianjur segera meninjau kembali kebijakan tersebut, mencari solusi penghematan dari sektor yang tepat, agar tidak semakin banyak warga yang kehilangan akses perlindungan jaminan kesehatan dasar. (Yogi)
