CIANJUR– Di balik capaian positif target pendapatan daerah, muncul sorotan tajam terhadap sikap arogansi yang diperlihatkan oknum pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur.
HR, salah seorang Kabid Pengembangan dan Retribusi Daerah Bapenda Cianjur, dinilai tidak kooperatif saat didatangi sejumlah wartawan yang hendak mengonfirmasi data capaian target pendapatan daerah, Jumat (10/10/2025).
Diduga Tidak Kooperatif dan Bersikap Arogan
Alih-alih memberikan jawaban sesuai substansi pertanyaan, HR justru mempertanyakan legalitas wartawan dengan nada tinggi dan tutur kata yang dinilai kurang menyenangkan.
Sikap tersebut menimbulkan kesan seolah ada hal-hal yang ditutupi dan tidak ingin dipublikasikan secara transparan. Bahkan, dalam kesempatan itu HR sempat bercerita pengalaman masa lalunya sebagai mantan pejabat Satpol PP dan ajudan bupati, yang seolah ingin menegaskan posisinya.
Data Capaian Pendapatan Daerah
Meski demikian, setelah perdebatan, pihak Bapenda akhirnya memaparkan data realisasi pendapatan per 7 Oktober 2025. HR, yang didampingi Kabid Penataan dan Pendapatan, Lucky, menyebut realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp 763 miliar atau 66,14% dari target Rp 1,1 triliun.
Rinciannya sebagai berikut, Pajak Daerah: 72,47%, Retribusi Daerah : 57,25% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 100% . Lain-lain PAD yang Sah: 78,1%
“Dari empat sektor itu, yang paling tinggi pencapaiannya adalah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang sudah mencapai 100%,” jelas Lucky.
Kendala di Lapangan: Dana Pajak Mengendap
Lebih lanjut, pihak Bapenda mengakui masih adanya persoalan teknis dalam sistem pembayaran pajak masyarakat. Kasus yang kerap terjadi adalah pembayaran pajak yang dititipkan kepada perantara, seperti mandor atau kepala dusun, namun tidak disetorkan ke kas daerah.
“Intinya jangan sampai ada uang yang mengendap terlalu lama,” tegas Lucky.
Untuk itu, masyarakat diminta lebih cermat. Dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kini sudah tercantum tahun pajak dan status tunggakan, sehingga wajib pajak dapat memeriksa sendiri apakah pembayaran telah lunas atau belum.
Komitmen Transparansi Dipertanyakan
Insiden sikap arogan pejabat Bapenda ini menyisakan pertanyaan besar tentang komitmen transparansi lembaga tersebut terhadap publikasi data.
Di satu sisi, data capaian pendapatan terlihat cukup baik. Namun di sisi lain, sikap pejabat yang dinilai menutup ruang dialog justru mencederai prinsip keterbukaan informasi publik.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah wartawan berencana melaporkan dan mempertanyakan sikap oknum pejabat tersebut kepada Bupati Cianjur, agar dilakukan evaluasi.(*
Reporter | Deri | Editor | Redaksi | nusacitra.com
