CIANJUR, – Kegiatan pertambangan yang dikenal masyarakat sebagai Galian C sekarang secara hukum masuk dalam kategori Pertambangan Batuan dan Mineral Bukan Logam. Kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa perizinan pertambangan sesuai dasar hukum dan ketentuan perizinannya.
Aktivitas galian C di Kampung Pasir Malang, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, menjadi sorotan warga. Kegiatan yang awalnya disebut hanya untuk pemerataan tanah, kini diduga berkembang menjadi aktivitas pengerukan tanah yang telah berlangsung sekitar tiga bulan.
Persoalan tersebut mulai dipertanyakan warga hingga pemerintah desa, terutama terkait kejelasan perizinan operasional kegiatan pertambangan tersebut.
Pjs Kepala Desa Langensari, Asep Misbah, mengatakan hingga Kamis (20/11/2026), pihak desa belum menerima atau mengetahui adanya dokumen perizinan operasional dari pengelola galian C yang diketahui bernama H. Iden.
Masih Asep, ketika pihaknya mempertanyakan izin operasional, pengelola hanya memperlihatkan persetujuan dari warga setempat, bukan dokumen perizinan pertambangan seperti IUP maupun WIUP.
“Awalnya pengelola hanya meminta izin untuk meratakan tanah milik saudara Tedi. Namun, setelah pekerjaan di lokasi tersebut dibiarkan, pengelola justru berpindah ke lahan di sampingnya hingga melakukan pengerukan seperti sekarang,” ungkap Asep.
Ia menambahkan, sejumlah warga bahkan telah mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan peruntukan dan aktivitas galian C tersebut.
Pihak desa juga sempat mengingatkan pengelola mengenai dampak aktivitas pengerukan terhadap kondisi jalan, terlebih saat ini mulai memasuki musim hujan.
“Saya sempat mempertanyakan bagaimana kondisi jalan nanti ketika memasuki musim hujan. Namun, jawaban dari pihak pengelola terkesan tidak mengindahkan kekhawatiran tersebut,” ujarnya.
Asep menegaskan, hingga saat ini pemerintah desa belum mendapatkan kejelasan dokumen perizinan dari pihak pengelola.
Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai legalitas aktivitas pengerukan tanah yang sudah berlangsung selama tiga bulan tersebut.
Warga berharap instansi terkait segera turun ke lapangan untuk memeriksa legalitas perizinan, memastikan peruntukan kegiatan, serta mengantisipasi dampak terhadap lingkungan dan infrastruktur jalan di sekitar lokasi.
Adapun penegelola Tambang H.Iden saat dimintai keterangan. Pihaknya sudah mengantongi ijin.dan material tersebut digunakan untuk kepentingan proyek perumahan milik pribadi yang saat ini sedang berjalan.
” Saya sudah sesuai prosedur dengan bukti pertek l. Ucap H.iden saat di mintain keterangan via Whatsup pribadinya”.
Mengetahui kegiatan pengerukan yang awalnya mengaku hanya melakukan pemerataan tanah, tetapi kemudian berkembang menjadi aktivitas penggalian selama berbulan-bulan maka pengeloala wajib memiliki IUP atau SIPB, terlepas dengan dokumen persetujuan lingkungan apakah ada dokumen perencanaan teknis kegiatan atau material hasil pengerukan dijual hingga diangkut ke luar lokasi.
Selanjutnya siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut sehingga Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sudah mengetahui aktivitas tersebut.hingga berita ini muncul brlum ada tindak lanjut dari pihak pengelola. (Tim)














